top of page

Berita  ›  Back Office & Operations Hub  ›  Legal, Compliance & Governance Tech  ›  Analisis

 

ANALISIS  ·  LEGAL, COMPLIANCE & GOVERNANCE TECH

Lembaga Pengawas PDP Menunggu Keputusan Presiden: 4 Tahun Setelah UU, Apa yang Perlu Disiapkan Perusahaan

 

Komdigi menyatakan rancangan Perpres pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi (PDP) sudah masuk tahap final dan diajukan ke Presiden. Selama lembaga itu belum berdiri, pengawasan tetap berada di Komdigi, sehingga perusahaan menghadapi masa transisi dengan wasit yang akan berganti.

 

Redaksi VRI B2B Tech Asia Review  ·  18 November 2026, 07.30 WIB  ·  3 menit baca

UU 27/2022 dasar hukum lembaga pengawas PDP; Perpres pembentukannya kini menunggu keputusan Presiden

Grafis: VRI B2B Tech Asia Review. Data: Komdigi, dikutip Katadata, 5 November 2026.

 

RINGKASAN BERITA

Disusun dari laporan media. Kutipan langsung ditandai dan sumber dicantumkan.

•  Komdigi menyatakan pada 4 November 2026 bahwa rancangan Perpres pembentukan lembaga PDP telah masuk tahap final dan diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pernyataan disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Muchtarul Huda. (Katadata, Telset)

•  Komdigi telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masa transisi, dan menjalankan fungsi PDP sampai lembaga resmi dibentuk. Pemerintah menargetkan penyelesaian pada 2026. (Katadata, Telset)

•  Lembaga ini diamanatkan UU 27/2022 tentang PDP. Tugasnya mencakup perumusan kebijakan, penerimaan pengaduan, pengawasan, pemeriksaan, penegakan sanksi administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta menilai pemenuhan syarat transfer data lintas negara. (Katadata)

•  Proses penyusunan dimulai akhir 2022, izin prakarsa Presiden terbit 4 Maret 2025, dan harmonisasi berlangsung Oktober 2025 hingga Februari 2026. (Telset)

 

DI BALIK BERITA

Aturannya berlaku, wasitnya belum ada

Menurut laporan IDXChannel, masa transisi UU PDP berakhir pada Oktober 2024, dan undang-undang itu mengatur denda administratif hingga 2% pendapatan tahunan serta kewajiban melaporkan insiden dalam 72 jam. Artinya kewajiban perusahaan sudah berjalan, sementara lembaga independen yang dimaksud undang-undang belum terbentuk. Dalam masa jeda ini, Komdigi menjalankan fungsi tersebut, dan satgas transisi disiapkan agar penanganan insiden tidak terputus. Dari sudut pandang perusahaan, ketidakpastian utama bukan pada isi kewajiban, melainkan pada siapa yang menilai, dengan prosedur apa, dan kapan.

Yang belum jelas: garis pelaporan dan kewenangan

Sumber berbeda dalam menjelaskan posisi lembaga. Telset menyebut lembaga akan independen dan melapor langsung kepada Presiden, bukan kepada kementerian. Katadata mengutip pernyataan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria pada 21 Juli bahwa lembaga bekerja independen, tetapi laporannya sampai ke Presiden melalui Komdigi. Perbedaan ini penting bagi persepsi independensi, dan baru akan jelas ketika teks Perpres dipublikasikan. Dalam sumber yang kami baca, juga belum ada penjelasan tentang struktur sanksi turunan, anggaran, atau jumlah personel.

Setelah Perpres terbit: dua tahap, bukan satu

Telset menjelaskan pekerjaan setelah penetapan berjalan dalam dua fase: pembentukan resmi lembaga, lalu penyiapan operasional seperti staf, lokasi kantor, dan anggaran. Kemungkinan besar ini berarti penegakan penuh tidak langsung terasa sehari setelah Perpres terbit. Meski demikian, perusahaan sebaiknya tidak menganggap jeda ini sebagai kelonggaran, karena kewajiban dalam UU sudah berlaku. Kami juga tidak menemukan pengumuman penetapan Perpres tersebut dalam pencarian kami hingga laporan ini ditulis; statusnya perlu dicek ulang ke sumber resmi.

Peran baru yang relevan bagi dunia usaha

Tugas lembaga mencakup menilai pemenuhan syarat transfer data pribadi lintas negara dan bekerja sama dengan otoritas PDP negara lain. Bagi perusahaan yang memakai cloud, CRM, atau analitik di luar negeri, ini menunjukkan bahwa dokumentasi dasar hukum transfer data kemungkinan akan menjadi objek pemeriksaan.

 

APA ARTINYA BAGI ANDA

Untuk Legal, Compliance, dan Pejabat PDP

1.  Perbarui register pemrosesan data pribadi dan dasar hukum setiap pemrosesan, agar siap jika lembaga baru meminta bukti.

2.  Dokumentasikan setiap transfer data lintas negara beserta penyedia dan lokasinya.

3.  Pastikan prosedur pelaporan insiden dalam 72 jam sudah diuji, termasuk siapa yang berwenang menyampaikannya dan ke mana pada masa transisi.

Untuk CIO dan CISO

1.  Petakan sistem yang menyimpan data pribadi (cloud, CRM, analitik, vendor) dan pastikan log akses dapat diaudit.

2.  Tinjau kontrak pemroses data pihak ketiga agar kewajiban PDP dan notifikasi insiden tertulis jelas.

Untuk penyedia teknologi kepatuhan

Permintaan kemungkinan meningkat pada pemetaan data, pencatatan transfer lintas negara, dan manajemen insiden. Tunggu teks Perpres sebelum mengklaim kesesuaian dengan lembaga baru.

 

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Apa status lembaga pengawas PDP di Indonesia?

Per pernyataan Komdigi pada 4 November 2026, rancangan Perpres pembentukannya sudah final dan diajukan kepada Presiden. Sampai lembaga berdiri, Komdigi menjalankan fungsi PDP.

Apa saja tugas lembaga PDP?

Menurut Katadata, tugasnya meliputi merumuskan kebijakan, menerima pengaduan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, menegakkan sanksi administratif, memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta menilai syarat transfer data lintas negara.

Apakah perusahaan boleh menunggu lembaga terbentuk untuk patuh pada UU PDP?

Tidak ada dasar untuk menunggu: menurut IDXChannel masa transisi UU PDP berakhir pada Oktober 2024. Untuk kepastian hukum pada kasus tertentu, konsultasikan dengan penasihat hukum.

 

SUMBER

1.  Katadata — Komdigi: Perpres Lembaga Pengawas PDP Masuk Tahap Final, 2026-11-05

2.  Telset — Regulasi Badan PDP Masuk Tahap Final, Pengawasan Data Pribadi Segera Pindah, 2026-11-05

3.  IDXChannel — Tata Kelola AI di Sektor Jasa Keuangan Bakal Diawasi Ketat, 2026-07-30

Kutipan digunakan secara terbatas dengan menyebut sumber. Hak cipta kutipan tetap milik media masing-masing. Analisis adalah pandangan redaksi VRI B2B Tech Asia Review.

bottom of page