Berita › Back Office & Operations Hub › Legal, Compliance & Governance Tech › Penjelasan
PENJELASAN · LEGAL, COMPLIANCE & GOVERNANCE TECH
Perpres AI Tinggal Menunggu Tanda Tangan: 5 Hal yang Perlu Disiapkan Perusahaan dari Sekarang
Dua rancangan Peraturan Presiden tentang AI, yaitu Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan Etika AI, telah rampung dibahas lintas kementerian. Perusahaan yang memakai AI untuk data pribadi, layanan publik, atau keputusan berdampak besar sebaiknya bersiap sebelum aturan teknisnya terbit.
Redaksi VRI B2B Tech Asia Review · 15 November 2026, 14.30 WIB · 2 menit baca

Grafis: VRI B2B Tech Asia Review. Data: Rancangan Perpres Etika AI, sebagaimana dilaporkan Katadata, Agustus 2026.
RINGKASAN BERITA
Disusun dari laporan media. Kutipan langsung ditandai dan sumber dicantumkan.
• Komdigi bersama kementerian lintas sektor menyelesaikan pembahasan RPerpres Etika Kecerdasan Artifisial dan RPerpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 pada 5 Mei 2026. (JDIH Komdigi)
• Pada 3 September 2026, Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menyebut kedua Perpres tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Hingga artikel ini ditulis pada 15 November 2026, redaksi belum menemukan laporan bahwa keduanya telah ditandatangani. (Selular.ID)
• Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan Komdigi menyiapkan aturan payung, sementara aturan teknis disusun oleh masing-masing sektor. Peta jalan memuat 10 sektor prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan keuangan. (detikInet)
• Rancangan Perpres Etika AI membagi risiko AI ke dalam tiga kategori: rendah, tinggi, dan tidak dapat diterima. Sistem berisiko tinggi wajib menjalani penilaian risiko sejak tahap desain, dan konten buatan AI direncanakan wajib diberi label. (Katadata)
• Komdigi mempertahankan ketentuan yang mewajibkan pelaporan seluruh jenis insiden operasional AI, tanpa memandang skala risikonya. (Bisnis.com)
PENJELASAN
Siapa yang paling terdampak
Menurut rancangan yang dilaporkan, sistem berisiko tinggi adalah AI yang memakai data pribadi tertentu atau berdampak besar pada hak asasi, keselamatan, dan layanan publik penting. Kategori ini kemungkinan mencakup penilaian kredit, rekrutmen, layanan kesehatan, dan verifikasi identitas. Perusahaan di sektor keuangan, kesehatan, dan telekomunikasi perlu memperhatikannya lebih dulu.
Kewajiban pelaporan insiden sering terlewat
Banyak perusahaan sudah punya prosedur insiden keamanan siber, tetapi belum punya prosedur untuk insiden AI, misalnya chatbot yang memberi informasi keliru atau model yang menolak nasabah secara tidak wajar. Jika semua insiden operasional AI wajib dilaporkan, perusahaan perlu mendefinisikan apa yang dihitung sebagai insiden dan siapa yang bertanggung jawab melaporkannya.
Aturan sektoral akan menentukan detailnya
Perpres hanya menjadi payung. Detail teknis dan sanksi akan datang dari regulator sektor, seperti OJK untuk jasa keuangan, serta peraturan menteri Komdigi untuk pelabelan konten. Perusahaan yang menunggu aturan sektoral terbit baru bergerak akan memiliki waktu persiapan yang sempit.
APA ARTINYA BAGI ANDA
5 hal yang perlu disiapkan perusahaan
1. Inventarisasi sistem AI dan klasifikasikan masing-masing ke kategori risiko rendah, tinggi, atau tidak dapat diterima.
2. Penilaian risiko sejak desain untuk sistem yang memakai data pribadi atau memengaruhi keputusan penting tentang orang.
3. Label dan transparansi: siapkan cara memberi tahu pengguna bahwa mereka berinteraksi dengan AI dan menandai konten buatan AI.
4. Prosedur insiden AI: definisi insiden, jalur eskalasi, dan penanggung jawab pelaporan.
5. Pemantauan regulasi sektor: tunjuk satu pemilik yang memantau aturan turunan dari Komdigi dan regulator sektor Anda.
Untuk penyedia solusi
Fitur yang mendukung kepatuhan, seperti log audit, penjelasan keputusan model, dan pelabelan otomatis, akan menjadi syarat dalam pengadaan enterprise setelah Perpres berlaku.
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apakah Perpres AI sudah berlaku?
Hingga 15 November 2026, redaksi belum menemukan laporan bahwa kedua Perpres telah ditandatangani. Komdigi menyatakan keduanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
Apakah ada sanksi?
Rencana sanksi untuk pelanggaran pelabelan konten AI akan diatur dalam peraturan menteri yang terpisah. Detailnya belum diterbitkan.
SUMBER
1. JDIH Komdigi — Pembahasan RPerpres Etika KA dan Peta Jalan KA Nasional selesai, 2026-05-05
2. Selular.ID — Dua Perpres AI Tunggu Tanda Tangan Presiden Prabowo, 2026-09-03
3. detikInet — Tak Mau AI Lepas Kendali, Pemerintah Pastikan Perpres AI Terbit Tahun Ini, 2026-06-12
4. Katadata — Bocoran Aturan AI yang Segera Terbit: Label, MBG, Tiga Tingkat Risiko, 2026-08-07
5. Bisnis.com — Jawab Keraguan AS, Komdigi Pastikan Prinsip Etika AI Mengacu Standar Internasional, 2026-06-18
Kutipan digunakan secara terbatas dengan menyebut sumber. Hak cipta kutipan tetap milik media masing-masing. Analisis adalah pandangan redaksi VRI B2B Tech Asia Review.
