top of page

Berita  ›  AI & Automation Hub  ›  Cloud & IT Infrastructure  ›  Analisis

 

ANALISIS  ·  CLOUD & IT INFRASTRUCTURE

Rancangan Perpres Bagi Pusat Data Jadi 3 Kelas: Fasilitas 3 MW ke Atas Diarahkan ke KEK, IDPRO Minta Batas Dikaji

 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Pusat Data mengelompokkan pusat data menurut IT load dan mengatur lokasi serta batas efisiensinya. Pusat data Kelas A (3 MW ke atas) yang dibangun setelah aturan terbit harus berada di KEK atau kawasan industri, dan asosiasi penyedia meminta ambang itu dikaji ulang.

 

Redaksi VRI B2B Tech Asia Review  ·  20 November 2026, 06.00 WIB  ·  4 menit baca

3 MW ambang IT load pusat data Kelas A yang wajib berlokasi di KEK atau kawasan industri

Grafis: VRI B2B Tech Asia Review. Data: Rancangan Perpres SKKL dan Pusat Data, via Harian Jogja/Bisnis, 18 November 2026.

 

RINGKASAN BERITA

Disusun dari laporan media. Kutipan langsung ditandai dan sumber dicantumkan.

•  Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Komdigi menyiapkan rancangan Perpres tentang Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Pusat Data yang membagi pusat data ke tiga kelas berdasarkan IT load: Kelas A 3 MW atau lebih, Kelas B 50 kW hingga di bawah 3 MW, dan Kelas C di bawah 50 kW (Harian Jogja/Bisnis dan Editor Indonesia, 18 November 2026).

•  Kelas A yang dibangun setelah Perpres terbit wajib berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri dan tidak boleh di kawasan hunian maupun komersial. Kelas B dilarang di kawasan hunian, sedangkan Kelas C boleh berada di kawasan hunian.

•  Rancangan memuat batas PUE maksimum dan intensitas air per kelas dan lokasi, misalnya Kelas A di KEK dengan PUE 1,3 dan air 2 liter per kWh, serta Kelas C di kawasan hunian dengan PUE 1,2 dan air 2,5 liter per kWh. Efisiensi karbon diukur dengan CUE.

•  Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mendukung klasifikasi untuk pemetaan kapasitas, tetapi menilai dasar teknis batas 3 MW perlu dikaji dan meminta pemerintah menegaskan apakah kapasitas berarti beban desain, terpasang, atau operasional aktual.

•  IDPRO juga meminta KEK dan kawasan industri menjadi lokasi prioritas dengan insentif, bukan satu-satunya lokasi yang diizinkan, serta kepastian bagi investasi yang sudah berjalan atau direncanakan.

 

DI BALIK BERITA

Ambang 3 MW menentukan siapa yang harus pindah ke kawasan

Inti rancangan ini bukan sekadar label kelas, melainkan konsekuensi lokasinya. Begitu sebuah fasilitas baru masuk Kelas A, pilihan lokasinya menyempit ke KEK atau kawasan industri. Karena 3 MW adalah ambang yang relatif rendah untuk pusat data komersial yang disewakan ke banyak pelanggan, kemungkinan besar sebagian besar proyek kolokasi dan pusat data siap AI yang sedang direncanakan akan jatuh ke Kelas A. Di sinilah keberatan IDPRO paling relevan: tanpa definisi kapasitas yang tegas, satu fasilitas bisa dihitung Kelas B menurut beban aktual tetapi Kelas A menurut kapasitas desain. Perbedaan itu menentukan apakah sebuah lahan di kota masih bisa dipakai.

Angka efisiensi yang tidak berurutan seperti dugaan

Batas efisiensi dalam rancangan justru paling ketat untuk fasilitas kecil di kawasan padat: Kelas C di kawasan hunian dibatasi PUE 1,2, lebih ketat daripada Kelas A di KEK yang 1,3. Logikanya bisa dipahami, karena pusat data di tengah permukiman bersaing langsung dengan warga untuk listrik dan air. Namun perlu dicermati bahwa ruang server kecil biasanya sulit mencapai PUE serendah itu karena tidak menikmati skala pendinginan seperti fasilitas besar. Jika batas ini dipertahankan, dampaknya bisa terasa pada ruang server milik perusahaan, kantor cabang, dan fasilitas edge, bukan hanya pada operator besar. IDPRO sendiri mengingatkan bahwa PUE dan WUE dipengaruhi iklim, metode pendinginan, utilisasi, dan beban, sehingga target perlu bertahap.

Siapa diuntungkan, siapa menanggung biaya

Pengelola KEK dan kawasan industri yang sudah menyiapkan pasokan listrik dan air berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan, karena permintaan proyek Kelas A akan diarahkan ke sana. Sebaliknya, pengembang yang telah membeli lahan di luar kawasan, serta perusahaan yang berencana membangun pusat data sendiri berkapasitas menengah, menghadapi ketidakpastian. Rancangan menyebut kewajiban lokasi berlaku bagi Kelas A yang dibangun setelah Perpres terbit, tetapi sumber tidak menjelaskan nasib fasilitas yang masih dalam tahap konstruksi atau perizinan.

Yang belum dijawab rancangan

Laporan yang kami baca tidak menyebut nomor rancangan, jadwal penetapan, masa transisi, sanksi, maupun lembaga yang akan mengaudit PUE dan intensitas air. Ada pula ketidakjelasan teks: aturan lokasi membolehkan Kelas A di kawasan industri, tetapi tabel efisiensi hanya memuat nilai untuk Kelas A di KEK. Hal-hal ini kemungkinan menjadi bahan utama konsultasi publik berikutnya.

 

APA ARTINYA BAGI ANDA

Untuk CIO dan Infrastructure Lead

1.  Petakan semua fasilitas milik sendiri, termasuk ruang server cabang, menurut IT load desain, terpasang, dan aktual, lalu cek kelas mana yang mungkin berlaku pada masing-masing definisi.

2.  Ukur PUE dan pemakaian air saat ini dengan metode yang terdokumentasi, karena batas Kelas C di kawasan hunian (PUE 1,2) bisa sulit dicapai ruang server kecil.

3.  Jika berencana membangun fasilitas baru di atas 3 MW, masukkan opsi KEK dan kawasan industri ke studi kelayakan sejak sekarang, termasuk latensi dan biaya jaringan ke kantor pusat.

Untuk CFO

Perhitungkan skenario biaya relokasi atau colocation bila proyek pusat data internal masuk Kelas A, dan tunda komitmen lahan di luar kawasan sampai aturan final terbit.

Untuk penyedia pusat data dan pengelola kawasan

Sampaikan data teknis tentang definisi kapasitas dan target efisiensi yang realistis dalam konsultasi rancangan; pengelola kawasan dapat menyiapkan paket listrik, air, dan konektivitas untuk menampung permintaan Kelas A.

 

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Apa saja kelas pusat data dalam rancangan Perpres?

Kelas A dengan IT load 3 MW atau lebih, Kelas B dari 50 kW hingga di bawah 3 MW, dan Kelas C di bawah 50 kW.

Apakah pusat data boleh dibangun di kawasan perkotaan?

Menurut rancangan, Kelas A baru tidak boleh di kawasan hunian atau komersial dan wajib di KEK atau kawasan industri. Kelas B boleh di gedung di luar kawasan hunian, sedangkan Kelas C boleh di kawasan hunian.

Kapan aturan klasifikasi pusat data berlaku?

Belum ada jadwal. Aturan masih berupa rancangan Perpres dan sumber tidak menyebut tanggal penetapan atau masa transisi.

 

SUMBER

1.  Harian Jogja (sumber: Bisnis) — Pemerintah Siapkan Klasifikasi Data Center, Industri Soroti Batas 3 MW, 2026-11-18

2.  Editor Indonesia — Pemerintah Atur Lokasi Data Center Berdasarkan Kapasitas Listrik, Ini Ketentuannya, 2026-11-18

Kutipan digunakan secara terbatas dengan menyebut sumber. Hak cipta kutipan tetap milik media masing-masing. Analisis adalah pandangan redaksi VRI B2B Tech Asia Review.

bottom of page